uu jaminan sosial. Pelaksanaan program jaminan sosial ini, yang bertujuan untuk memberikan. uu jaminan sosial

com - Ketentuan program jaminan sosial yang tertuang pada klaster ketenagakerjaan di dalam draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat mengalami perubahan. Abstrak Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan. UU No. BAB IV DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Pasal 6 Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti,”. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Seluk Beluk Jaminan Sosial di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, Usu Press, Sumatera Selatan, 2021, hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 “Pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan UU”, maka Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial T. Undang. Pasal 4 beleid ini menjelaskan PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari DTKS yang ditetapkan Menteri. Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Kewajiban Perusahaan Mengikuti Jamsostek. Awalnya, UU Jaminan Sosial Amerika tidak mencakup asuransi sosial kesehatan (Medicare). U. Jaminan Sosial Pasal 9 (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. Namun, banyak layanan yang mungkin akan terdampak, seperti permohonan baru untuk Jaminan Sosial dan Medicare, inspeksi lokasi makanan dan lingkungan,. bphn. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial merupakan program resmi negara, diatur Pemerintah, dan memiliki. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. Berdasarkan UU No. [3] Pasal. Jaminan Sosial Pasal 9 (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. Fungsi BPJS ; UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 disebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Pasal 4 1. Jaminan Sosial Pasal 9 (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. Sumber : Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU Nomor 40/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU Nomor 24/2011); ISSA Profil Negara Indonesia 2014-15; Peraturan Pemerintah Tentang Penyelengaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan. sosial tersebut disetujui setelah terjadinya depresi ekonomi di Amerika diDraft NA SJSN Versi 23-1-2004 (ke-enam) Tim SJSN 41. Undang – Undang (UU) 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2) Undang-undan Nomor 24 Tahun. Hak. (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. Pihaknya menegaskan bahwa jaminan sosial tetap ada. Perbedaan Peraturan Mengenai Pekerja Alih Daya dalam Perpu 2 Tahun 2022. mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 24 Tahun 2011 tentang BPJS diterbitkan yang kemudian mengganti. b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengatur badan penyelenggara jaminan sosial yang salah satu programnya adalah Program JKK dan. bahwa . Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Bab 12 UU P2SK memuat tentang dana pensiun, program JHT, dan program pensiun yang terdiri atas 68 Pasal. 2. yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Program jaminan sosial berdasarkan UU SJSN meliputi 5 (lima) program, yaitu: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang. NOMOR 3 TAHUN 1992. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundangkan sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. 40 Tahun 2004’, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga (Air - langga Press 2003). jaminan sosial tenaga kerja, kemudian Pasal 15 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjannya se-bagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jamin-an Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang di. Rapat tersebut memutuskan, penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional dan pengelolaan aset dan dana amanah jaminan sosial dikembalikan pada ketetapan hukum dalam UU SJSN dan UU BPJS. Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS memutusstatus kepesertaan 4200 pekerja Freeport secara sepihak. 2. Dalam Pasal 35 memang disebutkan bahwa JHT dipersiapan untuk jaminan kepada pekerja saat. UU Nomor 6 Tahun 2023 ; Naskah Lengkap Substansi Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;. 12. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak tenaga kerja non-ASN tidak memiliki Jaminan Sosial yang disediakan oleh Badan. Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang, selanjutnya ditetapkan UU BPJS. Atas dasar amanat UUD 1945 tersebut, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialDengan ditetapkannya UU No. Pada 2011, pemerintah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menunjuk PT Askes (Persero) untuk menjadi penyelenggara program jaminan sosial dengan skema. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6. Asuransi sosial adalah suatu. 82, LN. Berikut ini merupakan rincian BLT PKH berdasarkan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan PERPRES No. Sedangkan, menurut para ahli beberapa bentuk. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang. b. Terlepas dari ketentuan yang menjunjung hak-hak ini dalam hukum nasional, sejumlah peraturan tetap tidak sejalan dengan standar hukum internasional. Selain penolakan UU No 6/2023, tak kalah pentingnya adalah memperjuangkan perbaikan kesejahteraan pekerja melalui program jaminan sosial di UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya program. Undang--undang ini terdiri atas 9 bab dan 53 buah pasal. b. Pelaksanaannya terutama dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Jaminan Sosial (BPJS) Tinjauan Hukum Islam 1. NOMOR 3 TAHUN 1992. No 15 dari 62 Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 . Jenis program jaminan sosial meliputi : a. 2 Fungsi BPJS . bahwa . 3 tahun 1992 telah memadukan seluruh program jaminan sosial yang pernahTahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Jaminan Sosial Pegawai Negeri dan Anggota TNI/Polri 22 5. jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. 24 Tahun 2011, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang--Undang No. Jaminan Sosial Kerja (Jamsostek) dan dikhususkan bagi pegawai negeri maupun swasta (UU Nomor 24 tahun 2011). 2 Pasal 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5716, LL SETNEG : 23 HLM. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang. Kedua syarat itu adalah penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Karena tak tersentuh omnibus law, maka UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya tidak berubah dan tetap berlaku. 84, LN. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI /. 11 tahun 2020: Peraturan Turunan UU Cipta Kerja No. Jaminan Sosial Nasional, yang terdiri atas program; a. jurnal Private law 503 E-ISSN 2775-9555 Berdasarkan latar. 24 Tahun 2011). Kewajiban ini diberlakukan pemerintah sejak 1 Juli 2015, sejalan dengan pembentukan program JP di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2. 6 Pasal 15 angka 1 dan 2 UU No. "Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalamPENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. com, Jakarta Kepanjangan BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Senin, 2 Oktober 2023 15:06 WIB. Muatan UU P2SK terdiri atas 27 Bab dan 341 Pasal. 3, No. Sedangkan, mengutip dari jdih. Sebelumnya, program jaminan sosial di Indonesia berada di bawah PT Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 3. TENTANG. Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”). 40 tahun 2004, SJSN diselenggarakan berdasarkan 9 prinsip di bawah ini: 1) Kegotong-royonganPenyelenggaraan jaminan hari tua maupun jaminan pensiun memiliki tujuannya masing-masing. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Abstrak Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari Undang-Undang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Pasal 188 mengatur hal baru tentang JHT dengan merevisi Pasal 36, 37, dan 38 UU SJSN. Pasal. Jaminan Kematian Dalam pelaksanaa program Jaminan Sosial sesuai amanat UU No. Sejarah BPJS KetenagakerjaanUU Cipta Kerja Omnibus Law juga merevisi jenis jaminan sosial yang diberikan pada pekerja dengan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. Pasal 16 Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan. Jaminan Kematian; c. . Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. [1] Pasal 3 PP 37/2021. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. Nasional. 5. SDM Mediator. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. UU tersebut memiliki beberapa aturan turunan, di antaranya berupa: Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hingga PP No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015. Oleh karena itu, program Jamsostek tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (pasal 3 ayat [2] jo. 24 Tahun 2011). JKP adalah jaminan sosial. 1. Pasal 1 ayat (1) UU SJSN mengatur mengatur bahwa:3 “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. DJSN BERWENANG melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. b. Pertanyaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan bagian dari program jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negaragaris besar tentang sistem jaminan sosial, sedangkan hal-hal yang lebih rinci dijabarkan dalam bentuk kebijakan operaional yang mengikat secara hukum melaui undang-undang. Selanjutnya program jaminan sosial tersebut akan dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau. Salah satu regulasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan apakah boleh tidak ikut BPJS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12. Halaman ini sedang dikerjakan (hingga Indeks:UU 24-2011. Sepak terjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dinilai belum memenuhi mandat undang-undang dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah diatur pula dalam UUD 1945, implementasi pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara warga. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sesuai dengan UU JSN dan UU BPJS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pos-El contact@djsn. 2. Hal ini bertentangan dengan regulasi dalam negeri yaitu Pasal 21 UU No. 1. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Terkait jaminan sosial untuk buruh, ada harapan dengan kehadiran Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) No. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Tahun. 24 Tahun 2011 Terkait BPJS Kesehatan. Pengaturan mengenai perlindungan bagi pekerja dalam hal jaminan sosial sangatlah komperhensif, salah satunya perlindungan mengenai jaminan hari tua yang merupakan jaminan yang dapat dinikmati oleh para pekerja saat sudah tidak produktif bekerja kembali. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Nomor: 24: Tahun: 2011: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALPENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang Jaminan Sosial adalah salah satu prestasi legislatif yang benar-benar penting dalam sejarah Amerika Serikat. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa- peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa. bidang jaminan sosial yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dari hukum ketenagakerjaan. UU Kesehatan menyebutkan kewajiban setiap orang untuk mengikuti program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. jaminan kematian. Undang Undang No. VIVA – Saat ini DPR RI sedang membahas RUU Kesehatan yang dibuat dengan menggunakan Omnibus Law. "Nah, dengan dikontrak pendek, tidak. U. • UU 40/2004 tentang SJSN menetapkan. Perpres ini mengatur mengenai Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024 yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian bagi: 1) BPJS dalam penyelenggaraan SJSN dan 2) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka. BAB II REHABILITASI SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan1 mengacu kepada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai berikut diantaranya: a. -. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja ialah berupa suatu perlindungan bagi pekerja/tenaga kerja dalam bentuk pemberian jaminana. Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk kelompok kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pojok SJSN)47. UU SJSN di desain agar setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sekaligus untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, untuk itu. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. fterjamin kesejahteraannya sehingga. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Jenis program jaminan sosial saat UU SJSN terbentuk terdiri atas 5 (lima), meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jenis jaminan sosial mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, pensiun, kematian, dan jaminan hari tua. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak,. Ketentuan. [52]. Belum Tersedia. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur. UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional.